Feeds:
Pos
Komentar

Image

Tanggal 16-19 April 2012 nanti, secara serentak di seluruh Indonesia akan diselenggarakan Ujian Nasional (UN) bagi siswa SMA/MA. Untuk jenjang SMP/MTs kegiatan UN akan dilaksanakan pada taggal 23-26 April 2012. Itu artinya waktu penyelenggaraan UN kurang dari sebulan lagi. Semua elemen yang berkepentingan di dalamnya seperti siswa, guru, kepala sekolah, orang tua dan pemerintah mulai bekerja keras demi suksesnya UN baik pada saat pelaksanaan maupun hasilnya kelak.

Hingga saat ini pemerintah masih menilai bahwa UN adalah langkah yang paling efektif untuk menguji hasil akhir proses belajar siswa di sekolah. Cukup kontradiktif, karena banyak kalangan dan pemerhati pendidikan yang menilai bahwa UN sangat kontraproduktif apabila dijadikan standar nasional yang final sebagai syarat penilaian hasil belajar siswa.

Persoalannya muncul dengan alasan bahwa ada kesenjangan sistem pengajaran dan infrastruktur pendidikan kota versus desa, negeri versus swasta, dan kaya versus miskin. Persoalan lain adalah UN hanya menyentuh aspek penilaian kognitif minus afeksi dan behavioral. Padahal dua aspek terakhir sangat penting bahkan mengambil porsi yang besar dalam penentuan nasib dan masa depan siswa.

Terlepas dari serangkaian perdebatan yang muncul, pada kenyaaannya UN harus tetap dijalankan. Sementara itu, pihak yang bertanggung jawab terhadap nasib pendidikan bangsa harus terus berinovasi secara kreatif (pendidikan sebagai proses) dan konstruktif untuk mencari langkah-langkah solutif untuk mengatisipasi berbagai persoalan pendidikan terutama yang menyangkut formula penilaian akhir terhadap proses belajar siswa.

Penyelenggaraan UN dari tahun ke tahun mempunyai dinamika dan persoalannya yang beragam. Fokus persoalan yang ingin diangkat adalah tidak sedikit gejanggalan dan pelanggaran yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan UN.  Kejanggalan dan pelanggaran yang terjadi antara lain penyelewengan penggunaan dana UN, adanya pungutan dana tambahan, bocornya soal dan kunci jawaban, hingga manipulasi hasil ujian.

Bukan hal yang baru apabila urusan dana menjadi sesuatu yang sensitif untuk diperbincangkan. Penyelewengan penggunaan dana pendidikan terlalu sering terjadi, mulai dari urusan birokrasi sampai dana habis dikorupsi. Efek bola saljunya adalah minimnya dana yang benar-benar sampai pada tujuan penggunaannya. Akibatnya, terjadi pungutan tambahan yang memberatkan siswa yang mengikuti ujian. Sebenarnya, larangan pungutan untuk UN telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional. Peraturan yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh akhir tahun 2011 tersebut menjadi tidak bertaji.

Pasal 27 peraturan itu menyatakan, pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dilarang memungut biaya penyelenggaraan UN dari peserta didik, orangtua/walinya, dan/atau pihak yang membiayainya. Biaya penyelenggaraan UN menjadi tanggung jawab pemerinah pusat dan daerah. Kalau UN menjadi proses yang rutin dan menjadi bagian dari kegiatan belajar, maka sekolah tidak perlu “lebay” mengurus dana terutama dalam kegiatan pemantapan. Nyatanya? Masih banyak praktek pungutan yang terjadi.

Persoalan penting lainnya adalah kebocoran soal dan atau kunci jawaban UN dan manipulasi hasil ujian. Modusnya pun beragam. Ada yang benar, tapi tidak sedikit yang bekedok penipuan. Ini menjadi bentuk pengkhianatan dan kejahatan terhadap proses belajar. Bayangkan saja siswa yang khawatir menemukan kesulitan dalam mengerjakan ujian melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Bahkan tidak sedikit praktek persekongkolan antara guru dan pengawas ujian membantu memberikan jawaban kepada siswa. Sikap tidak terpuji ini sederhananya dilandasi oleh niat untuk mendongkrak persentase kelulusan. Penyelenggara pendidikan yang seharusnya menjadi ujung tombak pelaksanaan ujian yang bersih dan jujur bahkan tak berdaya terhadap godaan dan kepentingan sesaat. Prestasi  dan prestise (semu) sekolah, guru, dan kepala sekolah menafikan integritas yang sebenarnya oleh bangsa kita dapat dijadikan acuan pendidikan yang bermartabat.

Pengalaman membuktikan, belum pernah ada penyelenggaraan UN yang bersih dari pelanggaran. Ini bukti bahwa pendidikan kita sedang mengalami krisis integritas. Pendidikan yang seharusnya menjadi sentral pembangunan suatu bangsa malah menjadi masalah yang menakutkan karena oknum-oknum tidak bertanggung jawab di dalamnya. Bisa ditebak bagaimana nasib masa depan bangsa kalau sejak dini generasi penerus bangsa (siswa) dan yang bertanggung jawab terhadap mereka menginternalisasikan ketidakjujuran (baca : integritas) dalam diri mereka. Bangsa ini akan penuh dengan generasi yang kehilangan arah dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya dengan mengesampingkan nilai dan kodrat yang hakiki.

Persoalan pendidikan tidak hanya sebatas peningkatan kualitas pendidikan semata, tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas kesadaran diri tentang pentingnya integritas bagi siswa, guru, kepala sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Sebab, hakikatnya, pendidikan tak sekadar menguji kemampuan kognitif atau kepintaran, tetapi juga menguji tingkat integritas. Apa gunanya pendidikan yang menghasilkan orang pintar tetapi semuanya penipu.

Arthur Gordon mengatakan, “dalam matematika, sebuah bilangan bulat adalah bilangan yang tidak dipecah-pecah menjadi pecahan. Demikian pula, orang yang penuh integritas tidak bisa dibagi-bagi menjadi beberapa sosok. Dia bukan orang munafik sehingga dia tidak pernah berbenturan dengan prinsip yang dianutnya.” Integritas (Integrity) dapat diterjemahkan sebagai sebuah bentuk konsistensi antara perkataan dan tindakan. Lebih dalam, dapat juga dipahami sebagai bentuk keselarasan antara nilai-nilai yang diyakini seseorang dengan perbuatannya. Indikatornya adalah sebuah bentuk kesadaran terhadap pentingnya nilai kejujuran, bertindak sesuai nilai yang diyakininya. Orang yang memiliki integritas yang kuat dalam dirinya tidak mudah jatuh dalam godaan.

UN tahun 2012 ini menjadi ujian untuk integritas pendidikan, integritas pembangunan bangsa. Segenap pelanggaran dan kecurangan selama penyelenggaraan ujian harus dapat dicegah secara maksimal. Dengan integritas mulai dari penggunaan dana sampai pelaksanaan ujian yang bersih, maka secara perlahan pendidikan tidak hanya menghasilkan generasi yang terpelajar nan cerdas tetapi juga generasi yang jujur dan adil. Meminjam kata-kata Pramoedya Ananta Toer dalam Bumi Manusia : “seorang terpelajar itu harus adil, sejak dalam pikiran.”

Sukses buat UN 2012.


Hugo Dalupe

puspita.global@gmail.com

Iklan

Terpilihnya Abraham Samad, seorang pengacara dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai Ketua Komisi ImagePemberantasan Korupsi oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menandai era baru pemberantasan korupsi di Indonesia. Bersama Abraham Samad, terpilih juga tiga pimpinan baru KPK lainnya yakni  Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnaen. Busyro Muqoddas, ketua KPK sebelumnya melengkapi jumlah komisioner yang akan memimpin KPK hingga 2015.

Terlepas dari berbagai kontroversi dan spekulasi politik yang berkembang dalam proses pemilihan tersebut, ada harapan besar dari masyarakat yang diletakkan di pundak para komisioner yang baru. Hal ini berkaitan dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas KPK. Masih segar di ingatan masyarakat, berbagai kasus hukum yang menimpa pimpinan KPK sebelumnya dan konflik kepentingan dengan lembaga penegakan hukum lain yang berbuntut pada lemahnya posisi KPK dalam menangani kasus-kasus besar yang memiliki nilai strategis. Belum lagi KPK dinilai sudah sarat dengan berbagai muatan kepentingan politis dan tidak dapat menjaga independensinya sebagai lembaga penegakan hukum.

Tentu tidak sedikit pihak yang pesimis terhadap hasil pemilihan pimpinan KPK yang baru. Banyak anggapan bahwa pimpinan KPK terpilih tidak akan membawa perubahan yang cukup signifikan nantinya. Abraham Samad dkk, belum memiliki track record yang teruji secara nasional. Abraham sendiri diusianya yang tergolong masih muda hanya dikenal sebagai aktivis antikorupsi berskala lokal. Sama halnya dengan Abraham Samad, dua komisioner lainnya, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnaen juga dinilai belum memiliki taji dalam penanganan kasus korupsi. Berbeda dengan Bambang Widjojanto. Nama terakhir ini sebenarnya menjadi favorit untuk memimpin KPK. Bambang dinilai sebagai tokoh pegiat antikorupsi yang berani dan independen.

Tapi bagaimanapun, apresiasi pantas diberikan kepada para pimpinan KPK terpilih atas setiap janji, semangat, dan komitmen memberantas korupsi yang dilontarkan dalam fit and proper test Capim KPK. Tak tanggung-tanggung, Abraham Samad bersedia mengundurkan diri jika dalam setahun tidak menunjukkan hasil karyanya. Nilai positif yang dapat dijadikan pijakan harapan masyarakat adalah pimpinan KPK terpilih tergolong bersih dari pengaruh kepentingan dan tekanan politik manapun. Jika tetap menjaga independensi dan integritas, bukan tidak mungkin Abraham Samad dkk, mampu membuktikan janji dan komitmen mereka. Artinya, gong perang terhadap korupsi akan semakin menggaung.

Masih banyak kasus korupsi yang belum terselesaikan di negara ini. Kasus Bank Century misalnya dan kasus mega skandal lainnya. Selain langkah represif terhadap setiap kasus yang terjadi, perlu juga diperhatikan langkah-langkah preventif untuk meminimalisir tindakan korupsi. Tantangan semakin berat ke depannya. Modus korupsi pun beraneka ragam. KPK harus lebih cerdas dan tegas dalam penanganannya tanpa pandang bulu. Disinilah para pimpinan KPK yang baru dapat teruji.

Tugas pemberantasan korupsi sejatinya bukan hanya tugas KPK. Semua elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk itu, termasuk di dalamnya adalah masyarakat. Masyarakat berperan mengawal pimpinan KPK terpilih sambil terus memantau kinerja lembaga super tersebut agar tetap transparan dan akuntabel. Pemberantasan korupsi sudah menjadi salah satu agenda paling penting di masa reformasi. KPK sebagai lembaga yang dibentuk untuk cita-cita luhur itu perlu mendapat dukungan. Sebab keberhasilan KPK adalah cerminan keberhasilan bangsa pada umumnya.  Selamat berkarya Abraham Samad dkk.

Dimuat di Swaka KEDAULATAN RAKYAT

Selasa, 13 Desember 2012

Hallo Dunia !!

“Bagi manusia yang penting bukan berapa lama ia hidup, tetapi bagaimana ia hidup” (Lao-tsu)

 

Kehidupan itu bagai drama serial yang diskenariokan secara begitu menarik oleh Sang Sutradara. Yang mana setiap episode patut disyukuri karena menampilkan  adegan yang begitu penting. Frase ‘bagaimana ia hidup’ menurut Lao-tsu terepresentasikan dalam adegan-adegan yang dimaksud. Tak dapat dipungkiri bahwa sebuah drama menjadi menarik karena totalitas dan profesionalisme dari aktor yang berpean di dalamnya.  Hal ini memberikan ruang untuk catatan-catatan kecil bagaimana adegan itu dikonstruksi secara apik.

karena alasan itulah, saya mencoba untuk mengumpulkan rangkaian kisah itu dalam blog ini. Mungkin banyak cerita yang terlewatkan atau bahkan tercecer, tetapi akan lebih baik daripada saya hanya berkutat dalam terminologi waktu tanpa aksi.

Isi blog ini menjadi inspirasi pribadi untuk melangkah lebih baik atau bahkan menjadi aktor yang semakin profesional di mata Sang Sutradara. Lebih dari itu, semoga blog ini juga menjadi sumber inspirasi pula bagi rekan-rekan yang berkunjung atau sekedar melirikkan mata ke blog ini.

Berkah Malikuljabar.